Kunjungi KEK JIIPE Gresik, Kapolda Jatim Siapkan Sistem Pengamanan Obvit

GRESIK - Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr.Toni Harmanto dan Wakapolda Jawa Timur Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo bersama Pejabat Utama Polda Jatim, meninjau Kawasan Industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), di kabupaten Gresik, pada Selasa (28/3/2023). 

Pelaksanaan Kunjungan Kerja Kapolda Jatim di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE di Kabupaten Gresik ini adalah, untuk memantau perkembangan progres pembangun dan kendala-kendala serta Potensi Konflik Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kawasan Industri JIIPE Gresik dan PT. Freeport Indonesia.

Baca juga: Jelang Nataru, Kapolda Jatim Patroli Udara Pantau Arus Lalin Wilayah Jatim

PT. JIIPE adalah kawasan terintegrasi pertama di Indonesia, dengan total area 3.000 hektar, yang terdiri dari kawasan industri, pelabuhan umum multifungsi dan hunian berkonsep kota mandiri, yang berlokasi di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. 

Tanah seluas 3.000 hektar itu terbagi menjadi, Kawasan industri JIIPE seluas 1761 Ha, dengan fasilitas pelabuhan laut dalam seluas 400 Ha dan Hunian dengan konsep kota mandiri di areal 800 Ha.

Baca juga: Jelang Perayaan Natal dan Tahun Baru, Ini Imbauan Kapolres untuk Masyarakat Lumajang

 Proyek tersebut adalah kerjasama pemerintah dan swasta yaitu antara Pelabuhan Indonesia III (Pelindo III) melalui anak perusahaannya PT Berlian Jasa Terminal Indonesia yang dikenal sebagai BJTI Port dengan PT Aneka Kimia Raya Corporindo Tbk (AKR Corp) melalui anak perusahaannya PT Usaha Era Pratama Nusantara. 

Pelabuhan JIIPE menjadi yang terdalam di Jawa Timur dengan - 16 LWS, 4 dermaga multifungsi dengan area sandar sepanjang 6.200 meter.

Baca juga: Kapolda Jatim Siapkan Pengamanan Jelang Tahun Baru

Dengan area sandar tersebut diharapkan bisa melayani kapal-kapal besar dengan muatan lebih dari 100.000 DWT. Akses internasional dan domestik diakomodir dengan konektivitas laut, tol dan kereta.

Untuk saat progres pengadaan lahan yang sudah selesai atau resmi dibebaskan dan sudah dilakukan pembagunan kurang lebih 1200 Ha.

Baca juga: Forkopimda Jatim Cek Prokes dan Pengaman di Gereja dan Pos Bundaran Waru

Dengan melihat obyek vital yang sebesar itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Toni Harmanto menyebut bahwa peran Polri dalam hal ini Polda Jawa Timur harus memberikan jaminan untuk kegiatan keamanan.

"Pertama menjamin kegiatan ekonomi di kawasan besar seperti ini harus berjalan karena bagaimanapun dampak yang dari aktivitas ini pada akhirnya akan terpusat, ”ujar Irjen Toni.

Baca juga: Raih Penghargaan Man of The Year Blitar 2021, Ini Pesan Kapolres Blitar Kota

Oleh karena itu lanjut Irjen Toni perlunya koordinasi terkait konsep dan pola pengamanan yang harus dilakukan oleh Polri. 

“Tidak menutup kemungkinan diwaktu yang akan datang Polda Jatim juga akan membangun Pos Polisi dikawasan tersebut dengan lahan yang sudah di siapkan oleh pihak JIIPE, ”tambah Irjen Toni.

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Toni Harmanto menyampaikan, dari Pos Polisi itu nantinya bisa berkembang sesuai tahapan dan di selaraskan dengan situasi persoalan yang ada diwilayah seluas ini 3.000 H.

"Pos Polisi ada standartnya dan levelnya, bisa ditingkatkan lagi bukan pos polisi mungkin nanti Polsek sekalian, Polsek Urban. Saya pikir juga gak banyak anggota Polsek Urban, "terang Irjen Toni.

Namun demikian, masih kata Irjen Toni pihaknya akan melihat terkait dengan jumlah penerimaan anggota Polri ke depan.

Baca juga: Kakorlantas Polri Pastikan Penerapan Protokol Kesehatan di Bandara Int’l Banyuwangi dan Pelabuhan Ketapang Berjalan Baik

“Semoga kedepan semakin banyak, sehingga bisa mencukupi terkait dengan tugas-tugas kita, "pungkas Kapolda Jatim. (*)